Advokasi dengan Kepala Daerah dan Pimpinan SKPD Terkait

11-03-2013 Banjarbaru Dilihat 1938 kali

Dalam rangka mensukseskan program prioritas Badan POM Tahun 2013-2014, antara lain Program Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah, Pasar Bebas Bahan Berbahaya dan Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal (GN WOMI), serta Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) di daerah, Kepala Balai Besar POM (BBPOM) di Banjarmasin Dra. Dewi Prawitasari, Apt., M.Kes., mengadakan advokasi ke berbagai stake holder terkait, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pada Kamis-Jum’at, 7-8 Maret 2013 telah dilakukan advokasi kepada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Pemda Propinsi Kalsel yang sedianya akan diterima langsung oleh Bapak Gubernur, namun karena ada kegiatan mendadak maka diterima oleh Bapak Sekda Prop, Bapak. Moh Arsyadi. Advokasi ke Pemkot diterima langsung oleh Bapak Walikota Banjarmasin, H. Muhidin. Pembahasan yang dilakukan dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin terkait PJAS dan program Piagam Bintang Keamanan Kantin Sekolah, dan Pasar Bebas Bahan Berbahaya. Kepala Dinas berkomitmen untuk mencetak SD berprestasi di tingkat Nasional dalam program Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah, serta mewujudkan Pasar Bebas Bahan Berbahaya yang kegiatannya diintegrasikan dengan program Pasar Sehat Kementerian Kesehatan RI.

Sehubungan dengan RAD-PG, Sekda Prov. Kalsel telah menjadwalkkan pertemuan dengan jajaran SKPD Propinsi terkait untuk merealisasikan program tersebut. Menyambut GN WOMI, Sekda menyatakan kesiapan Pemprop Kalsel untuk Pencanangan Gerakan tersebut oleh Gubernur Kalimantan Selatan pada bulan April 2013. Dalam rangka perkuatan pengawasan Obat dan Makanan, Sekda meminta BBPOM di Banjarmasin untuk memberikan tembusan rekomendasi hasil-hasil pengawasan Balai POM di Kab./Kota kepada Gubernur Kalsel, agar dapat dimonitor pelaksanaannya oleh Gubernur. Selanjutnya, pertemuan dengan Walikota Banjarmasin membahas pelaksanaan Pasar Bebas Bahan Berbahaya di Kota Banjarmasin yang merupakan Kota terpilih dari 16 Provinsi se Indonesia yang dijadikan pilot project. Walikota menyarankan agar pelaksanaan Pasar Bebas Bahan Berbahaya disounding tidak hanya pada 1 (satu) pasar saja, melainkan pada bebera pasar tradisional di Kota Banjarmasin. Hanya saja yang diintervensi secara intensif adalah satu pasar yang telah ditetapkankan sebagai pilot project. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Walikota akan mengadakan pertemuan dengan SKPD terkait di jajaran Pemko Banjarmasin pada tanggal 13 Maret 2013 dengan Kepala BBPOM di Banjarmasin sebagai Narasumber.

BBPOM di Banjarmasin


Sarana